FUNGSI MEUNASAH, sebagai IKON BUDAYA ADAT ACEH

by Admin
img

          

Oleh : Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum

“UREUNG   ACEH, MEUNASAH, GAMPONG:

LHEE SAGOE TEUKURONG, SABOH CITRA BUDAYA”

“Ta pageu lampoh ngon kawat, Ta pageu Nanggroe ngon adat’

“Beik taboh-boh adat droe, Reuloh nanggroe hana lee tanda”

 “Mateu aneuk mupat jeurat, Gadoh Adat pat ta mita”

“Tip-tip gampong na meunasah. Na nyang peugah, nan Meunasah nama mula”

 

          Meunasah adalah monumental ke Acehan:, dari aspek fungsi sarat makna: nilai-nilai edukatif, filosofis, historis, agamis, sosiologis,politis, ekonomis, herois, dst, menjadi sumber inspirasi “wadah pembelajaran” yang bernilai aset masa dulu, masa kini dan masa depan. Karena itu dipastikan : FUNGSI MEUNASAH, adalah “ IKON KARAKTER BUDAYA ADAT ACEH”

 

 “Tip-tip gampong na meunasah. Na nyang peugah, nan Meunasah nama mula”

Pada setiap Gampong di Aceh terdapat satu Meunasah. Kalau tak ada Meunasah belum dinamakan Gampong. Dengan demikian Gampong, Orang Aceh dan Meunasah merupakan TRIANGLE in ONE IDIA (tiga segi, satu perpaduan ideal/cita-cita/ geist) yang melekat pada spirit masyarakat dalam membangun kehidupan.  Itulah sebabnya maka Meunasah mengandung fungsi utama sebagai sentra titik-titik energi untuk membina kebersamaan, mengolah alam, melindungi diri untuk mewujudkan kesejahteraan. Fungsi Meunasah ini lebih berkembang secara mendasar, setelah agama Islam mulai menyebar menjadi panutan keyakinan masyarakat di Aceh. Meskipun menurut Snauck Hurgronje terdapat berbagai nama untuk Meunasah, Meulasah, Beulasah, yang akhirnya para ahli mengatakan asal kata “Madrasah”( S. Hurgronje, 1985:68),   toh pada akhirnya hingga kini, nomenklatur yang digunakan Pemerintah dan masyarakat Aceh adalah “Meunaasah”

Sekadar gambaran lanjut Snouck Hurgronje Penasehat Pemerintah Belanda, menjelaskan pada Meunasah melekat berbagai dimensi fungsi yang memegang peran amat penting dalam mengendalikan seluruh tatanan aspek kehidupan masyarakat gampong. sebagai :

Tempat menginap bagi kaum pria balig di Gampong itu atau para tetamu yang kemalaman.

Mengakui pula bahwa Meunasah itu sebagai madrasah/ lembaga pendidikan/ pengajian. Meunasah/meulasah, atau beulasah, berasal dari kata madrasah dalam bahasa Arab. Ada dua fungsionaris yang mempunyai ikatan kuat dengan Meunasah, yaitu Keuchik dan Teungku yang diibaratkan Keuchik sebagai “Ku/ Ayah” dan Teungku sebagai”/ Ma/ Ibu” (S.Hurgronje, 1985: 68-85). Dengan demikan Meunasah telah menjadi simbol/ logo kehidupan masyarakat Aceh dan memiliki fungsi dan peran otoritas otonomi luas yang dinamik untuk dapat menggerakkan dan menentukan denyut kehidupan masyarakat

               Sebagai indikator Pertama: Sebelum Indonesia Merdeka, kekuasaan dan kekuatan koordinasi pembinaan tatanan masyarakat Gampong di Aceh, berada pada lembaga Meunasah sebagai pusat kekuatan pemerintahan. Segala sistem koordinasi pembinaan / pergerakan masyarakat, sosial politik, budaya (adat) berada dalam otonomitas Gampong, yang diterjemahkan dalam musyawarah mupakat(adat musapat). Segala aspirasi kebutuhan masyarakat terakomodasi pada fungsi Meunasah menjadi tumpuan potensi ketahanan untuk melindungi Gampongnya dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan pandangan Verhuel yang mengatakan bahwa :

Meunasah di Aceh pada dasamya merupakan suatu kesatuan teritorial daerah yang keseluruhannya, terbentuk karena diusahakan orang pada sesuatu kenegerian, yang dibagi-bagi dalam wilayah Meunasah, sebagai organisasi terkecil yang membentuk kenegerian. Dalam pengertian orang Eropa, Meunasah itu merupakan sebuah daerah otonom yang berpemerintahan sendiri di dalam lingkungan kenegerian( Verhul, A,1980:3-9/ terjemahan)

Kemandirian otonomitas pemerintahan Garnpong yang berpusat pada fungsi Meunasah pada saat itu sebagaimana pandangan orang Eropa menurut penjelasan Verhuel tersebut diatas memang beralasan, karena semua kegiatan yang mengarah kepada tujuan pencapaian kesejahteraan, dikendalikan oleh Meunasah. Menurut Teuku R.I.Azwar, menerangkan bahwa:

Secara pisik, Gampong dipimpin oleh Keuchik, sedangkan Meunasah dipimpin oleh Teungku Meunasah. Buruk baik dan maju mundurnya Gampong amat ditentukan oleh kepemimpinan kedua tokoh itu. Karena itu menurutnya tidak sembarangan orang dapat menjadi Keuchik dan Teungku Meunasah. Mereka adalah pucuk adat dalam gampong dan di sisi lain menjalankan pemerintahan umum dan Teungku Meunasah ibarat suluh dalam gelap. Mereka adalah berpucuk keatas, berakar kebawah dan tidak hanya mampu memimpin, tapi juga mampu mengayomi sehingga memiliki ikatan lahir batin dengan rakyat. Dalam setiap kegiatan, maka seorang KeuchiK harus lebih dahulu datang dan bila, pulang harus kemudian. Keuchik dan Teungku dalam mmemimpin Gampong, merupakan Dwi Tunggal (Teuku R.I.Azwar (LAKA, 20-9-2001). Kalau Snouck Hurgronje, menyebutnya : Keuchik, lagee :KU (Ayah), Teungku, lagee :MA (Ibu), (S.Hurgronje,1985:72) . Demikian prilaku Keuchik dan Teungku sebagai fungsionaris utama dalam menata kehidupan mayarakat gampong, sehingga benar-benar dapat menjadi panutan masyarakat.

Hal ini tercermin dalam pepatah Aceh :" Meuleugot on padee mupeu ciceim, oh jikheim mupee le ma'na. Mengka mumeit on kayee, ka mekri angein atau meuthok ie meupee eungkot" Sebagai panutan masyarakat, maka seorang Keuichi' Pemangku Adat dan Teungku Meunasah, harus bersifat " beuna " ( benar ), yaitu benar dalam perkataan, benar dalam berbuat, berpikir benar, berbicara benar, bertingkah laku benar, berjalan yang benar, duduk yang benar, berpihak kepada yang benar, mempertahankan yang benar, menyalahkan sesuatu secara yang benar dan sebagainya, karena Allah selalu berada dipihak yang benar. Dalam doktrin adat selalu diingatkan :"Beuna ta ikot, karot ta teugah, pat-pat nyang salah, puwo bak beuna atau Beuna ta ikot, karot ta teugah, alang ta tulong, langsong tak cok "

Dalam masyarakat adat Gampong, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan dan tidak ada kekeruhan yang tidak dapat dijernihkan sejalan dengan tuntutan adat. Siapa yang menghindar dan lari dari keputusan musyawarah," akan di cela oleh adat ", karena merusak dan mencederai kata sepakat serta mengganggu keseimbangan. Orang tersebut " hana tupeu adat" dan "hana adat', tidak berakhlak, merusak martabat dan wibawa tokoh adat peserta musyawarah, berbudi rendah karena merusak bentuk dan sistem berpikir adat Aceh, sehingga dijauhi oleh orang banyak, dikucilkan dari pergaulan dan tidak didatangi kalau ada " but udep dan but matee'.Pesan ureung tuha : "Ureung majelih hantom kanjai”

Hasil-hasil keputusan musyawarah, menurut pandangan Ter Haar, sangat beralasan sebagai suatu "hukum", karena hal itu diputuskan oleh pejabat-pejabat masyarakat yang bertugas menetapkan keputusan-keputusannya. Oleh karena itu kewajiban mengadili menurut hukum adat, berarti memberikan bentuk kepada apa yang dibutuhkan sebagai keputusan hukum yang berlaku ( kaedah hukum( Ter Haar, 1960:235-246)

       Indikator Kedua: Setelah Indonesia Merdeka: Pada awal Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, Aceh turut bergabung bersama Republik(perobahan dengan segala konsekwensinya). Namun Fungsi Meunasah berlanjut, belum ada campur tangan dari sisi instrumen Pemerintahan R.I. Keuciek, Tengku dan perangkat gampong lainnya dipilih oleh Rakyat dan tanpa SK, lansung berdaulat. Saat (penulis muda/ siswa)mengalami dan ingat betul, kondisi pemerintahan gampong waktu itu. Barulah kira-kira tahun 1961 dan sterusnya tangan-tangan kebijakan Pemerintah, mulai menjamah sistem pemerintahan Gampong dan Mukim, dimana sistem pemilihan Keuchik dan Mukim, dari sistem tradisional, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah R.I. oleh Pemerintah Daerah Aceh sendiri, sehingga pilar-pilar utama budaya adat mulai termarjinalisasi/ terkontaminasi. Situasi yang paling tragis terhadap budaya adat daerah, terjadi pada saat berlakunya UU.No,5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Seluruh daerah Provinsi di luar Jawa mengeluh(politik sentralisasi ) dan untuk Aceh terjadi perubahan-perubahan selanjutnya, karena faktor dinamika sosial, politis, konflik, tsunami, Mou- Helsinki, global, keterbukaan, HAM, Gender, pertumbuhan regenerasi, millinium/ now dan entah apa lagi, sehingga kini munculnya dinamika Beudoh Gampong

and what next....?

         Hal terpenting lainnya sebagai elemen Fungsi Meunasah adalah Tuha Peut Gampong: Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah  unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong( Qanun Aceh, No.10 Tahun 2008, Pasal 1, angka 15). Rasanya tanpa Tuha Peut, Keuchik tak berarti. Menurut A.J.Vleer, Kedudukan "Tuha Peuet" dalam Susunan Pemerintahan Negeri Aceh, menulis " Tuha Peuet (Dewan Empat )" mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang Keuchik/ Uleebalang dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tuha Peuet cocok sekali dalam susunan pemerintahan demokratis bangsa Aceh yang sangat gemar ber 'mupakat'. Tuha Peuet mempunyai saham yang amat penting dalam pemerintahan sesuatu kenegerian. Salah satu fungsi Dewan Tuha Peuet yang terpenting ialah Bidang Peradilan. Dalam hat ini Uleebalang (Keuchik), bertindak selaku hakim dan kadhi serta Tuha Peut selaku penasehat-penasehatnya (A.J.Vleer, PDIA, Seri Informasi Aceh, Tahun 11 No. 1, Banda Aceh, Tahun 1978, h. 1-4 )

         Dalam kontek Fungsi Meunasah, hal yang amat menarik adalah Fungsi, peran dan kewenangan yang melekat pada Keuchik, yaitu MONO TRIAS FUNCTION (Tiga fungsi kekuasaan dalam ketunggalan). Tiga Fungsi, yaitu Hak dan Kewenangan: Eksekutor, Yudikator dan legislator. Keuchik ikut dalam menjalankan Keputusan, membuat Keputusan dan mengawasi Keputusan. Meskipun demikian Keuchik tak pernah Otoriter, kerena dalam segala hal harus di dampingi oleh Tuha Peut (Badruzzaman, 2002: 34-35)

          Setudi kajian menunjukkan bahwa beberapa fungsi utama yang melekat pada Meunasah adahal , antara lain, sbb:

Fungsi Dasar/ alas Dasar Fungsi Meunasah, seperti:

a.      tempat ibadah/ shalat berjamaah, pengajian /

b.       pendidikan, dakwah dan diskusi,

c.       musyawarah/ mupakat, penyelesaian

d.      sengketa/ damai, pengembangan seni,

e.      pembinaan / pengembangan generasi muda,

f.         asah trampil/olahraga

 

Fungsi-fungsi Meunasah inilah sebagai nilai-nilai dasar Budaya Adat Aceh, yang dikembangkan menjadi acuan(pilar-pilar) dalam dinamika memotivasi, inspirasi, inovasi, dan kreasi membangun Gampong (Desa)yang Islami. Dengan nilai-nilai fungsi itu pula, melahirkan emosional kebanggaan identitas komunal, berani, kerja keras, disiplin, jujur, kompetitif dan setia untuk membangun kesejahteraan masyarakat Aceh yang bahagia dunia dan akhirat. Fungsi-fungsi Meunasah ini, merupakan implimentasi dari “Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana”

 

Text Box: Fungsi Mesjid :
 tempat ibadah/ Jum’at, pengajian
 pendidikan, musyawarah, penyelesaian 
sengketa/ damai, dakwah, puat kajian
 dan sebaran ilmu, acara pernikahan, 
simbol persatuan dan kesatuan umat
Text Box: Keuchik 
  Imeum 
   Meunasah
- Sekretaris
- Tuha Peut
- Tuha Lapan
Oval: GPGText Box: Lembg-lembg.adat lain:
Keujrun Blang
Panglima Laot
Pawang Glee
Peutua Sineubok
Haria Peukan
Syahbanda
(Leembaga Ekonomi Rakyat)

Share this article