Integrasi Penyelenggaraan Kehidupan Adat Istiadat di DARAT dan di LAUT dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Masyarakat Simeulu (Fauna dan Flora)

by Admin
img

Integrasi Penyelenggaraan   Kehidupan Adat Istiadat  di DARAT dan di LAUT

dalam Pengelolaan  Kawasan Konservasi  Masyarakat  Simeulu

 (Fauna dan Flora)
Oleh: H.Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum
(Ketua MAA)

Disampaikan pada:

Rapat Koordinasi Penguatan  Penyelenggaraan Kehidupan Adat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Semeulu, 22 -23 Agustus 2017

1. Darat dan Laut adalah Kawasan Natural Integrasi yang wajib diselamatkan
(Kajian Filosofis dan Historis Penguasaan
)

Manusia WNI termasuk Aceh berdasarkan Konstitusi UUD-45 dan Pancasila adalan manusia yang wajib berorientasi kepada nilai-nilai KeTuhanan Yang Maha Esa, yang adil dan beradab, persatuan, kebijakan dalam musyawarah dan berkeadilan Sosial, karena itu wajib membangun hubungan dengan Allah SWT(Hablum minallah) dan hubungan sesama manusia (hablum minannas)/ lingkungan. Sekarang Faktanya rusak di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka, sebagian dari (akibat) perbuatannya , agar mereka kembali  (kejalan yang benar:Q, Ar-Rum; 41)

Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat bangsa berada dalam wilayah-wilayah(rechtsktrieng) kelompok adat dan hidupnya secara mandiri(Cosmos) dengan nilai-nilai adat masing-masing etnis bangsa di bawah tirani kolonialis. Kemudian melalui perjuangan berat merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan salah satu nilai perjuangan merebut tanah air, dan melaksanakan penerapan hukum adat sebagai salah satu jiwa semangat persatuan Indonesia melalui Kongres Pemuda 28 Oktober 1928

Pasal 33 UUD 45 ayat (3)  Bumi dan air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai oleh negara  dan dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 45  ayat (4) Perekonomian Nasional  diselenggarakan berdasar atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan, kemandirian  serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

2. Fungsi Hukum Alam (Rahmatan lil A’lamin)

Allah menurunkan manusia (Adam ) kebumi  tidak disertai dengan uang. Allah mmenegaskan : Aku jadikan di muka bumi Khaliifah (Penguasa)( Q, Al-Baqarah: 30).  Apakah mereka  tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Dan langit bagaimana ia ditinggikan. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi  bagaimana ia dihamparkan?. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu  hanyalah orang yang memberi peringatan. (Q,  Al-Ghaasyiah (Peringatan; 17-21) , Sekarang Pertanyaan muncul, Manakah lebih dahulu lahir “uang dengan pikiran”?. Manusia disuruh berpikir...!!!

Manusia sangat terikat (amat berkepentingan ) dengan tanah  (manusia juga dijadikan dari tanah). Karena itu manusia memiliki hubungan dhahir batin dengan tanah sebagai aset kehidupan(pisik-magic ritualitas). Fungsi tanah bagi manusia adalah: tempat tinggal/ membangun usaha/ rekreasi, tempat beternak/ pertanian/ perkebunan/ kehutanan, menampung laut dan sumber-sumber energi alam, termasuk Fauna dan Flora, aneka macam manfaat, termasuk terakhir tempat/ taman makam/  tempat istirahat terakhir. (Badruzzaman Ismail, 2009: 131-135)

Karena itu alam dengan eko sitem (kosmosnya) tidak boleh dirusak, tetapi harus dikelola dalam suatu sistem Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan daerah yang baik  terukur dan  berencana (darat, laot).

Sumber asal pengaturan  darat-laut  adalah dari Masyarakat Adat/ Hukum Adat/ Adat Istiadat masyarakat  lingkungan setempat, yang bersumber utama pada kondisi alam (geografis) yang melingkunginya . 

3.Bentuk-bentuk Masyarakat Hukum  Adat dan Dasar-dasar Yuridisnya

Dari aspek hukum adat manusia  yang lahir dan tinggal turun temurun disesuatu kawasan daerah (tanah dan lingkungannya memiliki hak-hak asal-usul  dan kewajiban alamiah. Hak asal usul untuk mmenguasai , merawat, memeliha dan memanfaatkan tanah dan laut diseputar jangkauan kekuasaan kewenangannya. Ada dua faktor Hukum yang memberiikan hak dan kewenangan mendominasi masyarakat dan wilayah, untuk membangun kehidupan sejahtera dan berkeadilan. Barulah 17 Agustus 1945 masyarakat akhirnya bergabung dalam sistem negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua faktor itu adalah faktor genealogis dan faktor teritorial.

       Faktor Genealogis yaitu faktor penguasaan wilayah, melandaskan kepada pertalian darah, pertalian suatu keturunan sehingga mendominasi suatu kawasan kekuasaan lingkungan (nenek moyang/ indatu).

       Faktor Teritorial  yaitu faktor penguasaan wilayah, melandaskan pada keterikatan wilayah/ daerah tertentu secara alami, turun temurun mendominasi kekuasaan  terikat  dengan lingkungan wilayahnya (Surojo W, 1979:87)

       Ada juga yang mengatakan 3 faktor yaitu : genealogis, teritorial dan gabungan  masyarakat keduanya

Kini perlu dipahami dan didefinisikan :   manakah yang dimaksud “masyarakat hukum adat (kelompok) yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, termasuk Aceh? Ada tiga persekutuan masyarakat hukum adat yang muncul, yaitu:

1. Persekutuan Desa, segolongan orang yang terikat pada tempat kediaman yang di dalamnya termasuk dukuh-dukuh   terpencil yang tidak berdiri sendiri (desa Jawa dan Bali)

2. Persekutuan Daerah , suatu daerah tertentu yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri, tetapi merupakan bagian bawahan  (misalnya Mandailing, huta/ kruria dan Mukim di Aceh.

3. Perserikatan beberapa kampung yaitu persekutuan kampung  yang berdekatan mengadakan permufakatan  bersama ,dalam hal pertanian, dll. (Badruzzaman Ismail, 2009: 80-81)

 

4. Ciri-ciri Pokok Masyarakat Adat

Ada 4 ciri-ciri/ bentuk-bentuk masyarakat Adat  untuk kita kenali sifatnya, yaitu :

  1. Komunal/ kebersamaan,
  2. Religio magis/ kepercayaan,
  3. Konkrit yang mengikat batiniyah dan hati nurani/ budi pekerti. Satu dalam perkataan dan perbuatan serta berulang-ulang dilaksanakan dalam masyarakat
  4. Visual  yang nyata dan transparan jelas dan nyata.

Atas dasar ciri-ciri itu, maka bentuk-bentuk masyarakat adat, dapat dirumuskan/ didefinisikan sebagai berikut :

  1. Masyarakat adat  tradisional (asli dengan segala ciri-ciri dan tatanan peraturan-peratuan adat yang diwarisi dari indatunya masih berlanjut menjadi pedoman hidupnya, seperti: Badui Tengger  di Banten, Anak Dalam di Jambi/ Sumatra Selatan, dll
  2. Masyarakat Adat (homogen/ hiterojen ) yang menerima sistem modern, tetapi  tatanan nilai-nilai hukum adat masih dgunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk  norma dan kaedah-kaedah hukum adat.(seperti Jawa, Aceh, Minangkabau, Batak, dll )  

5. Problematik Sistem Pengelolaan Tanah Dalam Hukum Adat dan Hukum Nasional

Konsep Pembangunan  bangsa dan Negara mengacu kepada 4 pilar utama, yaitu : Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari sisi hukum menganut Sistem Pluralisme  Hukum yang mengacu kepada Konstitusi UUD.45,  Pasal 18 B  ayat (1) dan ayat (2):

Pasal 18 B  ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan :

 ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan

       ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dengan Undang-undang

-          Pasal 33 UUD 45 ayat (3) menegaskan : Bumi dan Air dan kekayaan alam  yang terkandung  di dalamnya  dikuasai oleh  negara dan dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

-          Pasal 46 UUPA No.5 Tahun 1960 (Agraria) , menegaskan : Menurut Penjelasan UU tsb: hal penting yang harus diperhatikan pada pasal ini adalah: Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan sebagai hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Sebenarnya hak-hak seperti ini, perlu diatur dengan UU/ Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas dan kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan. Seyogianya perlu campur tangan pemerintah dalam hal untuk dapat mengatur dan menyesuaikan lembaga-lembaga hukum adat kepada kepentingan-kepentingan nasional ( Gouw Giok Siong, 1963: 126 ). Pasal ini mengisyaratkan adanya balansi keadilan antara masyarakat lingkungan setempat dengan kepentingan umum yang lebih luas. Namun kondisi dan perlakuan keadilan menyangkut dengan hak-hak adat itu, belum pernah terwujud, sehingga masyarakat adat sebagai warganegara seharusnya menjadi bagian sebagai pihak yang berwenang mengawasi dan menikmati pengelolaan hutan

-          Menurut catatan saya : UU dan Negara belum pernah melimpahkan wewenang keapada Pemerintah Prov/ Kab/ Kota  maupun  BPN tentang Kewenangnan Penguasaan atas tanah  untuk kemakmuran rakyat. Yang ada semua urusan menyangkut tanah harus dengan Pemerintah Pusat

-          Menurut pandangan saya sesuai dengan Pasal 18 ayat(1) dan ayat(2), kepada daerah dan lembaga adat dapat diberi wewenang untuk mengelola tanggung jawab tanah (Mukim dan Gampong), seperti hak ulayat/ hak umum

6.Hak-hak lembaga Adat,Pengaturan dan Pelaksanaan di atas Tanah
(UU-PA No.11 Tahun 2006  dan Pasal 18 B ayat(1) dan ayat(2) UUD 45 dan UU.N.6 Tahun 2014)

         Dalam hukum  Tata Negara  NKRI, diatur Pasal 33 UUD 45 dan Pasal 46 UUPA N0.5 Tahun 1960 dan Undang-undang Pemerintah Aceh No.11 Tahun 2006 Pasal  16 ayat (2)tentang Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pasal 17 ayat (2) tentang Urusan wajiba lainnya yang menjadi wewenang Pemerintah Kab/ Kota dan BAB XXIX tentang Pertanahan. Pasal 213  ayat (2) Pemerintah Aceh dan/ atau  pemerintah Kab/ Kota  berwenang  mengatur dan mengurus peruntukan pemanfaatan  dan hubungan hukum  berkenaan  dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati  dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai  dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku secara nasional

         Dalam sistem  Tatanegara Pemerintah Aceh terdiri atas “Pemerintah Aceh, Pemerintah Kab/ Kota, Pemerintahan  Mukim dan Pemerintahan Gampong. Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampng berdasarkan hukum adat dan  Budaya Adat Aceh, memiliki wewenang di bidang penguasaan atas tanah, terutama tanah ulayat(ulayat istilah Minangkabau)  atau tanah Umum (Aceh tanah umum).Dalam budaya adat Imeum Mukim  memiliki wewenang untuk pengaturan dengan tanah dan wewenang yang berhubungan langsung dengan Hulubalang (Pemerintahan Sultan Aceh). Mengacu pada ketentuan ini, maka yang berwenang ,menguasai tanah wilayah Mukim (laot dan darat (adalah Imeum Mukim), Semua pihak yang akan memanfaatkan tanah harus  mendapat izin dari Imeum Mukim dengan segala ketentuan –ketentuan adat yang berlaku. Semua pihak lain sebagai pihak yang akan memanfaatkan wilayah/ kawasan tanah laot dan hutan/ pengguna/ pengelola dan pengusaha yang akan memanfaatkan tanah, laot dan hutan tersebut, seperti hak guna bangunan, hak sewa dan hak-hak pengelolaan hutan. Karena itu untuk menyelematkan darat dan laut menjadi wilayah Konservasi bagi terbinanya Fauna dan Flora, maka fungsi penguasaan atas tanah harus dapat dikembalikan menjadi wewenang Mukim.

 

 

7. Hak-hak Masyarakat Adat, Atas Darat dan Laut (Perlindungan terbangunnya Kawasan Konservasi Fauna/Flora)

FAKTA: Masyarakat adat di seputar kawasan itu tetap miskin termarginal diluar realisasasi pembangunan kepentingan umum(pembangunan kesejahteraan)

      Bila kawasan  Ruang adat itu diserahkan(diatur penyaluran), insya Allah akan menjadi modal  pengentasan kemiskinan.  Selama ini Pemerintah bersama  DPR belum melakukan program pengentasan kemiskinan, yang optimal,  seolah-olah masyarakat miskin itu dipelihara untuk komoditi politik dan Pemilu. Program pengentasan kemiskinan  lebih banyak bersifat insidental, hanya bekerja pada projek-projek pemerintah (tak permanen, seperti pemberian lahan tanah kawasan adat). Habis projek  jadi miskin lagi..!

      Fungsi tanah bagi masyarakat Adat: (sumber kehidupan dan kematian), yaitu menjadi modal sebagai:

Tempat tinggal , tempat bercocok tanam, memelihara ternak, memelihara ikan,   tempat bermain,    tempat pekuburan (tanoh tempat lon udeip dan tempat lon matee)

     Hak-hak yang melekat pada masyarakat adat

       Pada hak ulayat/ hak umum itu melekat hak-hak individual anggota masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan mengelola serta mengawasi segala sumber alam, berupa tanah dan segala lat-batat  kayee-batee , fauna / flora (sumber manfaat lainnya) yang ada diatas/ dibawah bumi untuk kesejahteraan hidup (mengatasi : kemiskinan/ jak- geumadee/ tangan dibawah).

     Hak-hak perseorangan itu, antara lain

       hak milik ( inlands bezitrecht )

       hak wenang pilih ( vourkeursrecht )

       hak menikmati hasil ( genotrecht )

       hak pakai ( gebruksrecht )dan hak menggarap ( onteginningsrecht )

       hak keuntungan jabatan ( amtelijk frofijtrecht )

       hak wenang beli/ hak langgeih ( naastingsrecht ) --–( Iman Sudiyat, 1978: 9 )

Hak-hak Adat dapat diatur untuk didistribusikan kepada masyarakat pada lingkungannya, sebagai suatu kontribusi lapangan kerja untuk mencari kebutuhan hidup /mengurangi kemiskinan dan kepentingan umum lainnya bagi masyarakat, sehingga berwenang untuk menguasai dan mengelolanya

 

 

8. Desa(Gampong) dan Mukim memiliki Hak Asal-Usul (UU.No.6 Tahun 2014)

Konsideran UU.No. 6 Tahun 2016 pada menimbang menjelaskan, bahwa : 

a.    Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.   Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan  sejahtera;

c.    Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang; (Lihat lebih lanjut Penjelasan UU dimaksud )

       Dengan adanya pengembalian hak –hak Desa, maka otomatis  Hak-hak Mukim juga harus dikembalikan karena kedudukan Mukim adalah sebagai Koordinator yang mengendalikan kehidupan desa/ gampong secara bersama-sama. Hak-hak yang harus dikembalikan adalah hak-hak menguasai tanah laot dan darat dalam daerah geografis kewenanganan adat yang dimilikinya. Semua itu harus disesuaikan kembali dengan ketentuan-ketentuan adat  yang berlaku untuk menjamin wilayah Konversi  termasuk mendukung pelestarian kawasan fauna dan flora

       Prinsip-prinsip pengaturan tentang Hak-hak Desa dan Mukim yang harus dibangun  dalam Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Masyarakat Adat Mukim adalah:

        1.  Penataan Gampong

        2.  Kewenangan Gampong

        3.  Perencanaan Gampong

        4.  Keuangan Gampong

        5.  Badan Usha Milik Gampong

        6. Kawasan Perdesaan Gampong, seterusnya ---------------menuju Penataan sebuah Mukim (Nilai Federasi/ Koordinasi /Perserikatan Gampong) --------------yang integral dalam Kesatuan Pengelolaan Hukum(KPH)

 

Share this article