Kunjungan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara ke Majelis Adat Aceh

by Admin
img

Kunjungan  Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Ke Majelis Adat Aceh

Oleh : Mukhlis. M, S.Kom

Rabu 07 Februari 2018.  Majelis Adat Aceh menerima kunjungan  Audiensi  Mahasiswa/i  dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  sebanyak   50  orang peserta. Pada kesempatan tersebut ketua Majelis Adat Aceh H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum di dampingi oleh   Drs. Tgk  H. Abdurrahman Kaoy Wakil Ketua I,  Muhammad Daud Yoesoef, SH,MH Wakil ketua II ,  Nyak Umar, SE Kepala Seketariat MAA, Kepala Bagian dan Kepala - kepala  Bidang dari Unsur Majelis.

Dalam petemuan tersebut ketua MAA H. Badruzzaman Ismail, SH,M.hum menjelaskan sekilas latar belakang sejarah  MAA.  Melalui Kongres LAKA tanggal  25-27 September 2002, yang dibuka langsung oleh Presiden R.I  Megawati Soekarno Putri yang bertempat di Air Port Sultan Iskandar Muda, di sepakati   Lembaga Adat dan Kebudayaan  Aceh, diubah nama menjadi Majelis Adat Adat (MAA). Dengan Surat Keputusan  Gubernur  Provinsi Nanggroe Aceh darussalam  tanggal 8 Januari 2003 No 430/006/2003 terbentuklah Pengurus MAA

Kemudian  Ketua MAA H. Baruzzaman Ismail, Sh.M.Hum menjelaskan  peran dan fungsi  Majelis Adat Aceh dalam membina  dan mengembangkan  adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan  dengan syariat islam, ketua MAA juga  menjelaskan  visi dan misi serta  Tugas pokok dan fungsi yaitu :

Membina dan mengembangkan  lembaga-lembaga Adat Aceh

Membina dan mengembangkan  tokoh-tokoh adat

Membina dan mengembangkan  kehidupan  Adat dan Adat istiadat

Melestarikan  nilai-nilai adat yang berlandaskan  syariat islam.


Dalam rangka memperkuat keberadaan  lembaga adat dan penerapan  nilai-nilai adat dalam masyarakat,  MAA secara Khusus telah melatih para pimpinan adat pada tingkat gampong dan mukim dalam  bidang Peradilan Adat. Tujuannya  agar mereka mempunyai kemampuan  dalam menangani dan menyelesaikan  sangketa yang terjadi dalam masyarakat. Sesuai dengan  amanah Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan  Adat dan Adat Istiadat.

 

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Peradilan Adat,  juga telah diterbitkan  Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kapolda Aceh,  Ketua MAA pada tahun 2011/2012, serta Peraturan Gubernur Aceh No 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa/perselisihan  adat istiadat    

Dalam kesempatan tersebut Ketua  Bidang Hukum Adat  Abdurrahman SH, M.Hum juga  memberi penjelasan bahwa  Adat dan Adat  Istiadat merupakan  salah satu pilar keistimewaan, sebagaimana  termaktub dalam undang-undang R.I No 44 Tahun 1999 Tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi Daerah  Isrimewa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh,  Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 Tentang  Pembinaan  Kehidupan Adat Istiadat,  Qanun  Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.  selanjutnya,  dikuatkan keberadaan  Sekretariat dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri  R.I No 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan  Provinsi Aceh dan juga di keluarkan  Peraturan Gubernur Aceh  No 33 Tahun 2008 Tentang  Susunan  Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan.

Peserta Audiensi Mahasiswa/i Fakultas Hukum  Universitas Sumatera  tampak dengan serius dan fokus pada pembahasan dasar hukum  terbentuknya Majelis Adat Aceh, mereka sangat antusias mendegar dan  mencemati  produk hukum  yang memiliki keistimewaan yang dimiliki oleh  Aceh. Audiensi diakhiri dengan sesi tanya jawab, pemberian bungoeng jaroe  serta foto bersama.


 

 

Share this article