MAA Bahas ABH dengan Unicef dan PKPM Aceh

by Admin
img

Rabu 19 Juli 2017, Ketua Majelis Adat Aceh, H. Badruzzaman Ismail, SH., M.Hum menerima kunjungan tim UNICEF dan PKPM Aceh, yang didampingi oleh Kepala Sekretariat MAA Nyak Umar, SE, Kasubbag Keuangan Irwadi, R, SH,  Kasubbag Kerjasama Erwani, SE, dalam rangka membahas kondisi dan situasi anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dan pola penyelesaiannya dengan konsep adat Aceh.

Tim UNICEF, dihadiri langsung oleh Ibu Amanda, Kepala Unit Perlindungan Anak Unicef di Jakarta, yang didampingi oleh Ali Aulia selaku tim UNICEF juga, dan penerjemah Niken. Selain itu, dari PKPM sebagai lembaga partner UNICEF turut hadir M. Ridha selaku peneliti dan program manager lembaga tersebut. 

Pertemuan yang dikemas dalam bentuk diskusi, berlangsung selama hampir 2 jam setelah makan siang. Pihak UNICEF terlihat intens bertanya dan menyimak jawaban yang diberikan oleh Ketua MAA Badruzzaman Ismail, terkait kondisi sosial anak dalam adat Aceh. Beberapa kali, tim UNICEF mencatat dan menggali lebih dalam gambaran peran adat Aceh dalam rangka melindungi anak-anak sebagai investasi masa depan.

Badruzzaman, dalam pemaparannya di depan tim UNICEF mengatakan bahwa 98% masyarakat puas dengan pelaksanaan peradilan adat di Aceh. Khusus dalam rangka perlindungan anak, sebenarnya adat Aceh telah menunjukkan perlindungan yang sistematis terhadap keberlangsungan kehidupan dan masa depan anak di Aceh. Dalam konteks ini, dimulai dari peran keluarga inti, kemudian kerabat hingga perangkat gampong harus turut berpartisipasi dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan anak Aceh. Apalagi, hukum ada di Aceh memberi beberapa sanksi tak tertulis, jika dilanggar, seperti rasa malu. Karena itu, jika ada keluarga dan gampong menelantarkan anak, maka mereka secara adat akan menanggung malu kawom/gampong.

Ketua MAA sangat mendukung pelaksanaan ABH dilakukan dengan pendekatan hukum adat, guna menyelamatkan masa depan anak. Apalagi, hukum adat tidak bersifat vonis, melainkan keputusan bersama. Selain itu, anak yang bermasalah dengan hukum dapat terbebas dari hukuman penjara, yang justru mengancam masa depan anak.

Kondisi anak-anak di Aceh pasca konflik memang membutuhkan perhatian lembaga adat secara serius, mengingat perubahan nilai dan kultur yang terjadi di Aceh pasca konflik sangat terasa. Dulu, Meunasah menjadi lembaga pendidikan nonformal yang mendidik anak-anak Aceh. Kini, setelah fungsi Meunasah meredup pasca konflik, gaya hidup dan identitas anak-anak Aceh turut berubah, ini merupakan tantangan paling besar yang dihadapi MAA terkait menetralkan kembali kehidupan masyarakat Aceh berbasis adat-papar Ketua MAA.

Selain itu, terkait pertanyaan salah seorang tim UNICEF mengenai kemungkinan nilai-nilai hukum adat yang selama ini berkembang baik di gampong-gampong, untuk didistribusikan ke kota-kota, ditanggapi dengan jawaban sangat memungkinkan. Meskipun, masyarakat urban Aceh telah menganut gaya hidup kota layaknya beberapa kota di Indonesia, namun regulasi hukum adat masih dapat diterima dengan baik oleh masyarakat kota.

Ke depan, Ketua MAA berharap akan adat kerjasama dan diskusi berlanjut antara MAA dan UNICEF dalam bentuk program kerja perlindungan anak di Aceh dengan pendekatan adat. Pada sesi penutupan pertemuan, Ketua MAA juga berterimakasih atas kunjungan UNICEF ke kantor MAA, ini menunjukkan MAA masih dipercaya sebagai lembaga tempat menggali pengetahuan adat di Aceh.

Pada sesi penutupan, Manajer Program PKPM, M. Ridha dkk turut menyerahkan buku kajian Peradilan Adat pada Ketua MAA Aceh. Buku yang tebalnya 345 halaman tersebut, berjudul Peumat Jaroe : Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh (2017), merupakan hasil kajian lapangan kerjasama antara MAA, PKPM dan AIPJ tahun 2016. Buku ini, diharapkan dapat membantu peneliti luar dan masyarakat luas memahami peradilan adat di Aceh secara baik.


Muklis, Muhajir Al Fairusy


 


Share this article