MAA Perkuat Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Utara

by Admin
img

Lhokseumawe, 25 April 2017 | MAA mengadakan pelatihan penguatan kelembagaan kepada unsur fungsionaris/pelaksana di tingkat gampong dan mukim  dalam Kabupaten Aceh Utara  yang terdiri dari :

  1. Imuem Mukim 5 (lima) orang,
  2. Keuchik 5 (lima) orang,
  3. Sekretaris Gampong 5 (lima) orang,
  4. Tuha Peut Gampong 5 (lima) orang,
  5. Tokoh Perempuan 5 (lima) orang,
  6. Ketua MAA Kecamatan 3 (tiga) orang,
  7. Pengurus MAA Kabupaten Aceh Utara 2 (dua) orang ,


Dengan jumlah keseluruhan  30 0rang peserta. Pelaksanaan   kegiatan Peradilan Adat ini akan melakukan bimbingan  simulasi- simulasi para peserta guna memperkuat  kemampuan tokoh adat dalam menyelasaikan sangketa dalam masyarakat. Acara ini dilaksanakan  selama dua hari 25-26 April 2017 di  Lido Graha Hotel yang beralamat Jl.  Jalan Merdeka Timur No. 42 Mon Geudong, Banda Sakti, Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Majelis Adat Aceh H. Badruzzaman Ismail, SH,.M.Hum, Bupati yang di wakili oleh  Drs. Anwar Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Utara, Korem Lilawangsa atau yang mewakili, Kapolres atau yang mewakili, Kepala Sekretariat MAA Provinsi Aceh Nyak Umar, SE, Ketua MAA Aceh Utara, Ketua MAA Kota Lhokseumawe Ketua MPD, MPU,  serta Kepala SKPD  mewakili.

Ketua MAA menjelaskan bahwa salah satu bagian dari  tugas kehidupan kita di dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa adalah membangun perdamaian, salah satu tugas menyangkut dengan  Peradilan Adat. Peradilan Adat adalah satu sistem penyelesian  sangketa bagaiman membangun atau melaksanakan  untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat.  kita ini banyak sistem hukum yang sering disebut dengan pluralisme hukum. Ada hukum Nas ional,  dan di Aceh  ada Syariat Islam dan Hukum Adat.

Berbicara hukum adat sebenarnya  sebagai bagian salah satu bagian kehidupan lebih-lebih Adat Aceh.  Persoalannya adalah bagaimana  pelaksaaan  peradilan adat ini  berjalan dengan baik dan sempurna membangun masalah hukum, ketertiban, keamanan  tidak lepas dari Undang-Undang   dan peraturan negara.    itulah  yang perlu kita singkronkan nilai –nilai hukum adat yang kita miliki dalam masyarakat dengan aturan negara, tujuannya supaya tidak paradok   antara satu dengan lainya.

Acara pelatihan peradilan adat  dibuka oleh Bupati Aceh Utara di wakili oleh Asisten I Setdakab  Aceh Utara Bapak Drs. Anwar  mengatakan  “  keberadaan peradilan adat di tingkat gampong dan mukim telah mendapat pengakuan  dari masa kesultanan Aceh, akan tetapi juga pada masa kolonial dan setelah terbentuknya negara Indonesia, kewenangan peradilan adat kian merosot. Pada masa kolonial peradilan adat masih  berlangsung namun berada di bawah pengawasan  pemerintahan kolonial kerjanya dibatasi. Setelah terbentuknya  negara Indonesia kewenangan  peradilan adat di tingkat gampong dan mukim  merosot. Hal itu disebabkan  oleh perubahan  perundang-undangan dan perubahan  kondisi sosial  dalam masyarakat akibatnya peran gampong dan mukim semakin berkurang dalam menyelesaikan sangketa dalam masyarakat.

Pasca rezim orde baru menjadi  arus balik sejarah Aceh yaitu dengan lahir Undang-undang No 44 tahun 1999 dan Peraturan Daerah No 7 tahun 2000 kedua peraturan tersebut merupakan  tonggak sejarah yang paling penting dalam upaya dalam mengembalikan  kewenangan  kedaulatan gampong dan mukim termasuk dalam bidang  Peradilan Adat.

Peraturan tersebut menegaskan agar penegak hukum memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Keuchik dan Imuem Mukim untuk  menyelesaikan sengketa-sengketa atau perselisihan  di tingkat gampong atau mukim masing masing. Kami selaku  pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan memberikan dukungan penuh untuk pengembangan Peradilan Adat.

Dalam pelaksanana  pelatihan Peradilan Adat   ada 4 (empat) pemateri  yaitu  Ketua MAA H. Badruzzaman Ismail, SH,. M.Hum, dari Kasat Binmas Polres Kabupaten Aceh Utara AKP Suardi,  Ketua Bidang Hukum Adat Abdurrahma, SH,. M.Hum,  Anggota Bidang Hukum Adat A. Malik Musa, SH,. MH, Sanusi. M Syarif, SE,. M.Phil dan  Pengurus MAA Kabupaten Aceh Utara  Tgk. Amirullah M. Diah, Lc dan yang difasilitasi oleh Kepala Sekretariat MAA Nyak Umar, SE.


Share this article