Panduan Pengelolaan Hutan Berdasarkan Hukum Adat dan Syari'at Di Aceh

by Admin
img

PANDUAN PENGELOLAAN HUTAN  BERDASARKAN

 HUKUM ADAT DAN SYARI’AT DI ACEH [1]

Oleh : H.Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum [2]

 

 

Adat ngon Hukom lagei Zat ngon Sifeut, hanjeut Crei-Brei

Meungnyoe Crei-Brei, leubeeh loe Pakei ngon Pubut-but

 

( I )

Kedudukan Hak-hak Adat Masyarakat

       Masyarakat hukum dari sudut Adat, pada dasarnya terbentuk dua faktor, yaitu ; faktor genealogis dan faktor teritorial( Surojo Wignyodipuro, 1979 : 86- 87 ). Faktor genealogis, mendominasi wilayah keturunan dan kedudukan keluarga dalam masyarakat, sedangkan faktor teritorial memegang fungsi kekuasaan wilayah dan kewenangan pengurusan dan pengelolaan untuk menikmati hasil-hasil sumber daya alam( SDA ) termasuk hutan bagi kesejahteraan  Dari faktor-faktor itu muncullah hak-hak dan kewajiban                                                 masyarakat di sekitarnya seperti  Gampong dan Mukim di Aceh, serta lembaga-lembaga adat lainnya, seperti; Peutua Seuneubok, Peutua Glee, Pawang Huteun, Keujruen Blang, Panglima laot, dll..

        Tanah dengan segala isinya pada kawasan teritorial ini dipandang sebagai tanah glee/ tanoh huteun, tanah ulayat/ tanoh umum yang dikuasai oleh masyarakat sekitarnya, sebagai hak hukum mereka untuk dipelihara dan dikelola bagi kesejahteraannya ( hak masyarakat dan individu/ persekutuan/ warisan alamiah/ anak cucu ). Itulah sejarah panjang hak-hak adat, milik Poetallah ( milik Allah ) yang diyakini oleh masyarakat, sebagai pihak yang paling berwenang untuk menguasai dan menggarapnya(Masyarakat dalam ruang Cosmos)   

        Bagi masyarakat tanah, hutan dan  air merupakan tiga elemen penting yang membentuk, menopang dan mengembangkan eksistensi masyarakat adat ( KOMNAS HAM, 2006 : 31 ). Hutan/ rimba dan padang/ data semuanya termasuk bagian ruang lingkup ”hukum tanah”( Isa Sulaiman, 2002 : 173 ).

       Pada kawasan-kawasan itu muncul hak-hak publik/ kepentingan umum, yang dikenal dengan hak ulayat/ hak purba/ tanoh raja yang dikuasai oleh suatu clan/ kelompok komunitas masyarakat, seperti gampong/ desa atau mukim di Aceh. Masyarakat itu sendiri beserta para warganya yang berhak berperan mempergunakan fungsi tanah-tanah liar dalam wilayahnya, sedangkan orang luar untuk mempergunakan tanah itu harus mendapat izin dari masyarakat setempat( Iman Sudiyat: 1978 : 2)

           Yang menjadi objek hak ulayat adalah: tanah, air, sungai ( danau, pantai/ perairan ), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar ( pohon buah-buahan, pohon hutan kayu ) dan binatang / fauna stawa yang hidup di dalamnya(lat batat kayee-batee (Surojo Wignyodipuro, 1979 : 249).

      Hak-hak perseorangan itu, pada kawasan hutan, antara lain

a.        hak milik ( inlands bezitrecht )

b.       hak wenang pilih ( vourkeursrecht )

c.        hak menikmati hasil ( genotrecht )

d.       hak pakai ( gebruksrecht )dan hak menggarap ( onteginningsrecht )

e.        hak keuntungan jabatan ( amtelijk frofijtrecht )

f.        hak wenang beli/ hak langgeih ( naastingsrecht ) --–( Iman Sudiyat, 1978: 9 )

 

( II )

Lembaga-lembaga Adat

             Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang dalam mengatur sumber alam dan mengurus untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh dalam wilayah kewenangannya. Misalnya: masy. Aceh, masy.Gayo, masy.Tamiang, t         ermasuk MAA, Gampong, Mukim, Peutua Seuneeubok, Pawang Glee/ Peutua Huteun, Keujreun Blang, Panglima laot, dll.       

     Dalam budaya adat Aceh, ada dua kawasan pemerintahan otonomi  sebagai sumber asal, berhimpun dan menetapnya penduduk, yaitu ;

a.                Gampong: kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh Keuchik dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong  ( Qanun, No.5 Tahun 2003 )

  

b.               Mukim : kesatuan masyarakat  hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim( Qanun No.4 Tahun 2003 )

c.                Lembaga-lembaga Adat yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat / ekonomi,yaitu :

1.      Keujrun Blang : orang/ ketua adat yang membantu pimpinan Gampong / Mukim dalam urusan pengaturan  irigasi untuk pertanian/ persawahan dan sengketa sawah

2.      Panglima Laot : orang/ ketua adat yang memimpin urusan bidang pengaturan penangkapan ikan di laut/ sengketa laot

3.      Peutua Seuneubok: orang / ketua adat yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan hutan / perladangan/ perkebunan pada wilayah gunung/ lembah-lembah

4.      Pawang Huteun/ Uteun/ Pawang Glee; orang yang bertanggung jawab tentang pemeliharaan dan pemanfaat hutan

5.      dll

 ( III )

Peran dan Hak Adat,

sebagai Hak-hak Warga Negara

 

      Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUD, Pasal 33 ayat ( 3 ). Nilai ideal yang terkandung dalam pasal ini menurut A.P.Parlindungan adalah merupakan peningkatan/ perluasan hak-hak adat kelompok masyarakat menjadi hak adat nasional bangsa/ kepentingan umum yang lebih luas. Namun demikian Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dalam penegasannya Pasal  3 mengakui masih berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain yang tidak bertentangan dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal 3 tersebut, yaitu :

1.      masih terdapat dalam masyarakat ( masih merupakan kenyataan hidup )

2.      harus disesuaikan dengan kepentingan nasional negara

3.      tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain-lain ( A.P.Parlindungan, 1980 ; 12-13 )

Menyangkut dengan pembukaan tanah dan memungut hasil hutan, UUPA No.5 Tahun 1950, Pasal 46 UUPA menegaskan :

(1)   Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah

(2)   Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu

 

        Hal penting yang harus diperhatikan pada pasal ini adalah: Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan, hak-hak melindungi dan mengelola hutan sebagai hak-hak yang berkaitan dengan hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak seperti ini, perlu diatur dengan UU/ Qanun /Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum(kesealamatan lingkungan dan manfaat penggunaannya/ keadilannya).

Disinilan letak kewajiban pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama/ intelektual wajib bekerjasama melindungi dan memanfaatkan hutan bagi masyarakat dan PELESTARIAN. Ulama menyampaikan Dakwah, Lembaga Adat terlibat kangsung melindungi hutan sesuai dengan kewenagan dan hak-hak hukum adat yang melekat. Undang-undang lingkungan hidup No.23 Tahun 1997, mengisyaratkan : setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

(IV)

 Hak-hak yang diamarkan

dalam UU-PA No.11 Tahun 2006 dan UUD.45

 

Pemerintah  Aceh UU-PA No.11 Tahun 2006, Pasal 156 menegaskan : ayat (1): Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/ Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3 ) ” Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

          Untuk bahan kajian dalam hubungan nilai-nilai agama syari’at dan adat istiadat, salah satu keistimewaan Aceh, adalah “Peranan Ulama dalam Pembangunan Daerah”, disamping istimewa bidang agama, adat istiadat dan pendidikan, terbuka lebar untuk bersuara dan ikut memasukkan nilai-nilai agama/ syariat bekerja sama dengan Pemerintah// DPRA, Pemda/ DPRK/ Kota, guna mengatur(membuat regulasi/ qanun/ peraturan  untuk pembinaan dan penyelamatan hutan, termasuk kewajiban sosialisasi kepada masyarakat

         Pegangan kita yang paling mendasar sekarang ini adalah :

  1. Pasal 18 B  ayat (1) dan ayat (2)  UUD.45 menjelaskan :

            ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat    khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan

             ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dengan Undang-undang

  1. Pasal 33 UUD 45 ayat (3) menegaskan : Bumi dan Air dan kekayaan alam  yang terkandung  di dalamnya  dikuasai oleh  negara dan dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3.      Pasal 46 UUPA No.5 Tahun 1960 (Agraria) , menegaskan : Menurut Penjelasan UU tsb: hal penting yang harus diperhatikan pada pasal ini adalah: Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan sebagai hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Sebenarnya hak-hak seperti ini, perlu diatur dengan UU/ Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas dan kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan. Seyogianya perlu campur tangan pemerintah dalam hal untuk dapat mengatur dan menyesuaikan lembaga-lembaga hukum adat kepada kepentingan-kepentingan nasional ( Gouw Giok Siong, 1963: 126 )----balansi keadilan..

  1. Konsideran UU.No. 6 Tahun 2016 pada menimbang menegaskan  bahwa : 

a.    Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.   Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan  sejahtera;

c.     Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang; (Lihat lebih lanjut Penjelasan UU dimaksud )

(V)

Kajian-kajian yang perlu di lakukan

        Dengan adanya pengembalian hak –hak Desa/gampong, maka otomatis  Hak-hak Mukim juga harus dilibatkan dan dikembalikan sesuai kedudukan, sebagai Koordinator yang mengendalikan kehidupan desa/ gampong secara bersama-sama.

Berkaitan dengan  ditetapkannya UU-PA No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 96 – 99 tentang penyelenggaraan lembaga-lembaga adat dan pembinaan adat istiadat, maka berbagai hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak adat, terutama hak hutan;

1.      Perlu dikaji dan diatur kembali tata ruangnya, menjadi bagian regulasi pemerintah                ( qanun )Provinsi/ Kabupaten/ Kota ( kepastian hukum ), sehingga masyarakat adat akan merasa memiliki hutan ( seins of belonging ), memanfaatkan dan mengawasi bagi kesejahteraan hidupnya ( penguasaan negara pada hakekatnya penguasaan rakyat )

2.      Untuk pengaturan tata ruang, misalnya yang menjadi peran, wewenang batas-batas hak adat: tertentu: ke hulu sejauh dapat terjangkau pulang pergi dalam sehari, ke laut sejauh dapat dijangkau oleh pukat pantai. Batas-batas tanda alam lain seperti : puncak gungung, jurang, sungai, pohon besar atau berdasarkan kesepakatan antar wilayah komunitas masyarakat

3.      Menentukan hak-hak masyarakat adat, secara jelas dalam regulasi/ peraturan yang dibuat, termasuk ketentuan bagi hasil (adat glee) yang dapat dinikmati serta wewenang pengawasan oleh Pawang Huteun/ masyarakat, guna menumbuhkan seins of belonging di lingkungan masyarakat ( hak u bee ji plueng, bulueng ubee teuka )

4.      Dalam hukum adat dikenal dengan wasee glee ( hei rimba ), yaitu segala hasil hutan seperti cula badak, air madu lebah, gading gajah, getah rambung( perca ), sarang burung, rotan, damar, kayu-kayuan ( tidak untuk rumah sendiri ) untuk dijual . Wasee ini dikenakan 10 % untuk raja yang dipungut oleh Keujrun atau wakilnya yang diangkat oleh Keujrun.

5.      Dalam hutan, dilarang memotong pohon tualang, kemuning, ketapang, glumpang, beuringin yang beras-besar untuk sarang lebah dan pohon-pohon meudang ara, bunga merbau yang dapat dibuat perahu dan kapal. Semua itu dapat dilakukan atas izin Keujeun

6.      Hukum Adat telah membangun bebertapa ketentuan, antara lain :

a.       Larangan menguasai  dan menebang hutan sejauh radius1200 depa (1 depa =180 cm )

Dari sumber mata air

b.      Pantai 600 depa dari pinggir laut

c.       Pinggir sungai kecil 60 depa dan sungai besar 120 depa kiri dan ke kanan

d.      Dilarang menebang pohon di dataran tinggi yang terjal (longsor)

e.       Tidak boleh merusak tempat pengembalaan ternak



    [1].      Disampaikan pada Acara PGD  Peran Ulama MPU Aceh, tanggal 28 November 2017 di Pade Hotel Banda Aceh,  

    [2].      Ketua Majelis Adat Aceh ( MAA ) Prov Aceh

Share this article