PERAN DAN POSISI LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

by Admin
img

Oleh : Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum

( I )


Hak-hak Adat Masyarakat


       Masyarakat hukum pada dasarnya terjadi dari dua faktor, yaitu ; faktor genealogis dan faktor teritorial( Surojo Wignyodipuro, 1979 : 86- 87 ). Faktor genealogis berdampak mendominasi wilayah garis keturunan dan strata kedudukan keluarga dalam masyarakat, sedangkan faktor teritorial berdampak pada fungsi kekuasaan wilayah dan kewenangan pengurusan untuk mengelola dan menikmati hasil-hasil sumber daya alam( SDA ) bagi kesejahteraan  Dari faktor-faktor itu muncul komunitas masyarakat seperti  Gampong dan Mukim di Aceh, serta lembaga-lembaga adat lainnya, seperti; Panglima laot, Keujrun Blang, Peutua Seuneubok, Peutua Glee, Pawang Huteun, Harya Peukan, Syahbanda dan lain-lain.


        Tanah dengan segala isinya pada kawasan teritorial ini dipandang sebagai tanah glee/ tanoh huteun, tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat setempat dan difungsikan sebagai hak mereka untuk dikelola bagi kesejahteraannya ( hak masyarakat dan individu/ warisan alamiah/ anak cucu ). Hak tanoh glee/ ulayat itu,  dari aspek alamiah dasar merupakan hak dari persekutuan atas tanah yang didiami( wilayah kekuasaan/ ( beschikkingsgebied ), sedangkan pelaksanaannya dilakukan masyarakat itu atau oleh kepala masyarakat atas nama persekutuan. Itulah sejarah panjang hak-hak adat, milik Poetallah ( milik Allah ) yang diyakini oleh masyarakat sekitarnya( termasuk Aceh ) sebagai pihak yang paling berwenang untuk menguasai dan menggarapnya   


       Salah satu ciri pokok keberadaan masyarakat adat adalah kehidupan yang integral dengan alam( kosmos ). Tanah, hutan dan  air merupakan tiga elemen penting yang membentuk, menopang dan mengembangkan eksistensi masyarakat adat ( KOMNAS HAM, 2006 : 31 ). Hutan/ rimba dan padang/ data semuanya termasuk bagian ruang lingkup ”hukum tanah”( Isa Sulaiman, 2002 : 173 ).


       Pada kawasan-kawasan itu muncul hak-hak publik/ kepentingan umum, yang dikenal dengan hak ulayat/ hak purba/ tanoh raja yang dikuasai oleh suatu clan/ kelompok komunitas masyarakat, seperti gampong/ desa atau mukim di Aceh. Hanya persekutuan masyarakat itu sendiri beserta para warganya yang berhak berperan mempergunakan fungsi tanah-tanah liar dalam wilayahnya, sedangkan orang luar untuk mempergunakan tanah itu harus mendapat izin dari masyarakat setempat( Iman Sudiyat: 1978 : 2)


           Yang menjadi objek hak ulayat adalah: tanah, air, sungai ( danau, pantai/ perairan ), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar ( pohon buah-buahan, pohon hutan kayu ) dan binatang yang hidp di dalamnya ( Surojo Wignyodipuro, 1979 : 249 ). Pada hak ulayat/ hak umum itu melekat hak-hak individual anggota masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan mengelola serta mengawasi segala sumber alam, berupa tanah dan segala lat-batat  kayee-batee ( sumber manfaat lainnya ) yang ada diatas/ dibawah bumi untuk kesejahteraan hidup                  ( mengatasi : kemiskinan/ jak- geumadee/ tangan dibawah )[3].


      Hak-hak perseorangan itu, antara lain


a.        hak milik ( inlands bezitrecht )


b.       hak wenang pilih ( vourkeursrecht )


c.        hak menikmati hasil ( genotrecht )


d.       hak pakai ( gebruksrecht )dan hak menggarap ( onteginningsrecht )


e.        hak keuntungan jabatan ( amtelijk frofijtrecht )


f.        hak wenang beli/ hak langgeih ( naastingsrecht ) --–( Iman Sudiyat, 1978: 9 )


 


( II )


Lembaga-lembaga Adat


             Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang dalam mengatur sumber alam dan mengurus untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh dalam wilayah kewenangannya. Misalnya: masy. Aceh, masy.Gayo, masy.Tamiang dll.       


     Dalam budaya adat Aceh, ada dua kawasan pemerintahan otonomi  sebagai sumber asal, berhimpun dan menetapnya penduduk, yaitu ;


a.                Gampong: kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh Keuchik dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong  ( Qanun, No.5 Tahun 2003 )


  


b.                Mukim : kesatuan masyarakat  hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim( Qanun No.4 Tahun 2003 )


c.                Lembaga-lembaga Adat yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat / ekonomi,yaitu :


1.      Keujrun Blang : orang/ ketua adat yang membantu pimpinan Gampong / Mukim dalam urusan pengaturan  irigasi untuk pertanian/ persawahan dan sengketa sawah


2.      Panglima Laot : orang/ ketua adat yang memimpin urusan bidang pengaturan penangkapan ikan di laut/ sengketa laot


3.      Peutua Seuneubok: orang / ketua adat yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan hutan / perladangan/ perkebunan pada wilayah gunung/ lembah-lembah


4.      Pawang Huteun/ Uteun/ Pawang Glee; orang yang bertanggung jawab tentang pemeliharaan dan pemanfaat hutan


5.      Haria Peukan : orang/ pejabat adat yang mengatur ketertiban, kebersihan dan pengutip retribusi pasar pada tingkat Mukim/ Kecamatan


6.      Syahbandar : orang/ pejabat adat yang mengatur urusan tambatan kapal/ perahu, lalu lintas angkutan laut, sungai dan danau


7.      Dan lain-lain sesuai dengan lingkungan masyarakat adat setempat


 


( III )


Peran dan Hak Adat,


sebagai Hak-hak Warga Negara


 


      Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUD, Pasal 33 ayat ( 3 ). Nilai ideal yang terkandung dalam pasal ini menurut A.P.Parlindungan adalah merupakan peningkatan/ perluasan hak-hak adat kelompok masyarakat menjadi hak adat nasional bangsa/ kepentingan umum yang lebih luas. Namun demikian Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dalam penegasannya Pasal  3 mengakui masih berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain yang tidak bertentangan dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal 3 tersebut, yaitu :


1.      masih terdapat dalam masyarakat ( masih merupakan kenyataan hidup )


2.      harus disesuaikan dengan kepentingan nasional negara


3.      tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain-lain ( A.P.Parlindungan, 1980 ; 12-13 ) 


 


       Pasal 3 dilihat dari ketiga point diatas dapat menimbulkan:


a.           Kerancuan dalam implimentasi, karena dominasi kepentingan elit penguasa dalam pengaturannya dapat menekan/ memarjinalkan / menghilangkan hak-hak masyarakat adat pada lapisan bawah selaku penguasa alamiah. Sampai sekarang setelah 65 tahun Indonesia Merdeka mayoritasnya rakyat masih miskin, bahkan tertindas, untuk mendapatkan peran, hak / lapangan kerjanya:  seperti hak menggarap tanah, hak memanfaatkan hutan/ keujrun /Peutua Huteun, Peutua Seuneubok dan lain-lain, demikian juga keujrun balang.dan lain-lain. Penguasa melaksanakan operasionalnya melalui legalisasi undang-undang dan berbagai peraturan,  yang berimbas kerugian negara, masyarakat miskin kehilangan hak-haknya dan yang menguntungkan hanyalah cukong-cukong ( tidak adil )


b.           Puluhan tahun, tata ruang hak-hak adat kabur, bahkan disingkirkan melalui undang-undang dan peraturan, yang didukung oleh oknum-oknum aparat, berlogokan HPH-HPH dan terjadinya pembabatan hutan. Tidak cukup dengan peraturan, bahkan illegal-loging, yang menguntungkan cukong-cukong. Rakyat disekitarnya dalam ketakutan, menerima kemiskinan yang berlanjut dengan malapetaka banjir bagi masyarakat umum. Pada hal menyangkut dengan pembukaan tanah dan memungut hasil hutan, UUPA No.5 Tahun 1950, Pasal 46 UUPA menegaskan :


(1)   Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah


(2)   Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu


c.           Menurut Penjelasan: hal penting yang harus diperhatikan pada pasal ini adalah: Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan sebagai hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Sebenarnya hak-hak seperti ini, perlu diatur dengan UU/ Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas dan kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan. Seyogianya perlu campur tangan pemerintah dalam hal untuk dapat mengatur dan menyesuaikan lembaga-lembaga hukum adat kepada kepentingan-kepentingan nasional ( Gouw Giok Siong, 1963: 126 ). Pasal ini mengisyaratkan adanya balansi keadilan antara masyarakat lingkungan setempat dengan kepentingan umum yang lebih luas. Namun kondisi dan perlakuan keadilan menyangkut dengan hak-hak adat itu, belum pernah terwujud, sehingga masyarakat adat sebagai warganegara seharusnya menjadi bagian sebagai pihak yang berwenang mengawasi dan menikmati pengelolaan hutan


d.           Kemudian tata ruang adat itu lebih hancur lagi, terutama bagi wilayah-wilayah pesisir/ kawasan panglima laot, karena bencana Tsunami tanggal 26 Desember 2004, bersama ratusan ribu manusianya.


       Undang-undang lingkungan hidup No.23 Tahun 1997, mengisyaratkan antara lain : setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


       Khusus menyangkut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, UU-PA No.11 Tahun 2006, Pasal 156 menegaskan : ayat (1): Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/ Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3 ) ” Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan. Tiga aspek penting dari pasal ini, yaitu : bidang kehutanan, perikanan dan kelautan bersentuhan langsung dengan hak-hak adat, dan SDM masyarakat setempat dimana banyak aspek yang mampu diawasi dan dikelola untuk kesejahteraan mereka                        ( menanggulangi kemiskinan )


        Berkaitan dengan  ditetapkannya UU-PA No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 96 – 99 tentang penyelenggaraan lembaga-lembaga adat dan pembinaan adat istiadat, maka berbagai hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak adat, terutama hak hutan;


1.      Perlu dikaji dan diatur kembali tata ruangnya, menjadi bagian regulasi pemerintah                ( qanun )Provinsi/ Kabupaten/ Kota ( kepastian hukum ), sehingga masyarakat adat akan merasa memiliki hutan ( seins of belonging ), memanfaatkan dan mengawasi bagi kesejahteraan hidupnya ( penguasaan negara pada hakekatnya penguasaan rakyat )


2.      Untuk pengaturan tata ruang, misalnya yang menjadi peran, wewenang batas-batas hak adat: tertentu: ke hulu sejauh dapat terjangkau pulang pergi dalam sehari, ke laut sejauh dapat dijangkau oleh pukat pantai. Batas-batas tanda alam lain seperti : puncak gungung, jurang, sungai, pohon besar atau berdasarkan kesepakatan antar wilayah komunitas masyarakat


3.      Menentukan hak-hak masyarakat adat, secara jelas dalam regulasi/ peraturan yang dibuat, termasuk ketentuan bagi hasil (adat glee) yang dapat dinikmati serta wewenang pengawasan oleh Pawang Huteun/ masyarakat, guna menumbuhkan seins of belonging di lingkungan masyarakat ( hak u bee ji plueng, bulueng ubee teuka )


4.      Dalam hukum adat dikenal dengan wasee glee ( hei rimba ), yaitu segala hasil hutan seperti cula badak, air madu lebah, gading gajah, getah rambung( perca ), sarang burung, rotan, damar, kayu-kayuan ( tidak untuk rumah sendiri ) untuk dijual . Wasee ini dikenakan 10 % untuk raja yang dipungut oleh Keujrun atau wakilnya yang diangkat oleh Keujrun.


5.      Dalam hutan, dilarang memotong pohon tualang, kemuning, ketapang, glumpang, beuringin yang beras-besar untuk sarang lebah dan pohon-pohon meudang ara, bunga merbau yang dapat dibuat perahu dan kapal. Semua itu dapat dilakukan atas izin Keujeun


                                                             ---000---

 



***************************************************************



Horizontal Scroll: PERAN DAN POSISI LEMBAGA ADAT
DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

 



OLEH


BADRUZZAMAN ISMAIL, SH, M.HUM


=====================================================


Disampaikan pada :


Acara Peningkatan Kapasitas SKPD


 di Pusat Pelatihan Sare Aceh Besar


20 -22 NOV 2007


 


 


 


 




    [1].      Disampaikan pada Acara Peningkatan Kapasitas SKPD, di Pusat Pelatihan Sare Aceh Besar

    [2].      Ketua Majelis Adat Aceh ( MAA ) Prov.NAD

    [3] .   Hak-hak Adat dapat diatur untuk didistribusikan kepada masyarakat pada lingkungannya, sebagai suatu kontribusi lapangan kerja untuk mencari kebutuhan hidup /mengurangi kemiskinan dan kepentingan umum lainnya bagi masyarakat, sehingga berwenang untuk menguasai dan mengelolanya

 


Share this article