Peran Lembaga Adat dalam Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan Peradilan Adat (Topik Bahasan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan (POLMAS)

by Admin
img

Keterlibatan  masyarakat dan lembaga adat dalam menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Untuk ini kemitraan polisi dengan  masyarakat sangat diperlukan. Dalam rangka memperkuat kemitraan tersebut,  MAA Provinsi dan Dit Binmas Polda mengadakan  Rapat   Koordinasi  dan Evaluasi Pelaksanaan Perpolisian Masyarakat  (Polmas).

Pelaksanaan rakor ini dimaksud untuk membangun komunikasi dan koordinasi antar lembaga adat dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan Polmas dan peran masyarakat dalam implementasi Polmas. Dalam Rakor ini diperjelas peran  Lembaga Adat dalam Polmas dan peran peran Lembaga Adat  dalam Peradilan Adat. Untuk pelaksanaan Polmas melalui pola Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) lembaga adat khususnya Tuha Peut Gampong (TPG) bersama-sama unsur masyarakat lainnya dan Babin Kamtibmas berperan mengadakan forum-forum pertemuan (rapat) untuk mencari pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat guna mencegah terjadinya atau mencegah pengulangan sehingga tidak berkelanjutan. Jadi jelas disini peran Lembaga adat dan Kepolisian bukan menyelesaikan masalah (bukan menyelenggarakan Peradilan Adat), tetapi memecahkan masalah sebagai suatu upaya preventif.

Sedangkan peran Lembaga Adat dalam pelaksanaan Peradilan Adat adalah sebagai hakim perdamaian, sebagaimana lazimnya dalam kehidupan adat dan seperti yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 dan peraturan lain terkait. 

Kedua peran Lembaga Adat di atas dimaksudkan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Disinilah letaknya peran lembaga adat bersama polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat .

Selain memberi pemahaman tentang peran Lembaga Adat dan Kepolisian  dalam pelaksanaan Polmas dan Peradilan Adat, dalam Rakor ini juga digali dan diidentifikasi perkembangan dan hambatan pelaksanaan keduanya. Perkembangan dan dan kendala pelaksanaan Polmas dan Peradilan ini akan terus digali guna diidentifikasi pada forum Rakor Polmas selanjutnya di delapan titik lainnya yang akan dilaksanakan sampai akhir 2017. Setelah semua forum Rakor selesai dilaksanakan nantinya akan dirumuskan temuannya guna pengambilan kebijakan dan penyempurnaannya. 


Tahun 2017 ini, Rakor Polmas dilakukan di 12 Kabupaten/Kota. Tahap  pertama dilakukan ditempat kabupaten/kota yakni di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireun,  Kabupaten Aceh  Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 17 dan 18 juli 2017.


Pelaksanaan Rakor di Kabupaten Pidie Jaya  dan Kabupaten Bireun dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari pemateri H.Badruzzaman Ismail,SH,M.Hum (ketua MAA) dan AKBP. Drs. Zakaria (Dari Direktorat Bimas Polda Aceh) dengan  fasilitator Asnawi  Zainun S.H (Pemangku Adat MAA).  Kegiatan Rakor di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Barat dilaksanakan oleh Tim dengan narasumber Abdurrahman S.H, M.Hum (Ketua Bidang Hukum adat MAA) AKBP Amiruddin (Kasubdit Kerma Direktorat Bimas Polda Aceh) dengan fasilisatori M Syarif SE,M.Phil (Sekretariat MAA). Kedua tim ini dibantu oleh pengurus MAA kabupaten/kota setempat dan Sat Bimas Polres setempat.

Report  : Abdurahman, Asnawi Zainu, dan Mukhlis.


Share this article