Profil Majelis Adat Aceh

1. Sejarah Majelis Adat Aceh

  A.  Latar Belakang lahirnya Majelis Adat Aceh

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam  Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan  Propinsi  Daerah Istimewa Aceh,  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan  pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja  Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Sejak tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh  merupakan salah satu  Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh  Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sekretariat MAA bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MAA  dalam menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MAA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Peran dan fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam membina dan mengembangkan adat dan  adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dalam menjalankan visi dan misinya,  Majelis Adat Aceh (MAA) mempunyai tugas pokok dan fungsi  yaitu:

1.    Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga Adat Aceh

2.    Membina dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat Aceh

3.    Membina dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh

4.    Melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan Syariat Islam.

 

2. Visi dan Misi

Rencana Strategis MAA 2012-2017 berisikan visi, misi, arah kebijakan, program dan kegiatan, tugas pokok dan fungsiMAA, oleh karena itu Visi MAA 2012-2017 adalah :


Visi

Terwujudnya Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA)yang bermartabat, untuk membangun masyarakat Aceh yang beradat, berbudaya berlandaskan Dinul Islam”


Untuk mewujudkan Visi tersebut, MAA menetapkan Misi bsebagai berikut :

  • Pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat.
  • Pembinaan dan pengembangan hukum adat.
  • Pelestarian dan pembinaan adat istiadat.
  • Pelestarian dan pembinaan khasanah adat dan adat istiadat.
  • Pengkajian dan penelitian adat dan adat istiadat.


Tupoksi MAA :

Melestarikan, Membina, Mengkaji dan Mengembangkan Adat-istiadat.


3. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran dan implimentasi dari visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi MAA.


Tujuanstrategis MAA adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai adat dan istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh
  2. Meningkatkan penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh
  3. Meningkatkan kedudukan dan peran lembaga adat dan tokoh adat dalam kehidupan masyarakat
  4. Meningkatkan kualitas SDM MAA tantang adat dan adat istiadat di Aceh
  5. Memelihara dan melestarikan seluruh khazanah adat Aceh


4. Sasaran Strategis

  1. Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh
  2. Menguatnya kedudukan, penerapan dan peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh
  3. Menguatnya kapasitas MAA dalam Bidang Penelitian tentang adat dan adat istiadat di Aceh
  4. Terpeliharanya seluruh khazanah adat Aceh


5. Arah Kebijakan

  1. Melaksanakan koordinasi dalam pembinaan nilai adat  dan Adat Istiadat
  2. Melaksanakan koordinasi dalam pembinaan peradilan adat
  3. Meningkatnya pembinaan terhadap Lembaga Adat
  4. Meningkatnya pelestarian terhadap benda-benda khazanah adat


6. Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Adat Aceh


 

Share this article